HumasUIN – Dalam rangka membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan, Direktur LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jamaluddin, M.E., dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Dokumen Re-Lisensi LSP-P1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang diselenggarakan pada Senin (09/11/2026).
Dalam pemaparannya, Jamaluddin menegaskan bahwa proses re-lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bukan sekadar rutinitas administratif untuk memperpanjang masa berlaku lisensi semata. Lebih dari itu, ia menjelaskan bahwa re-lisensi merupakan momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kelembagaan, konsistensi pelaksanaan sertifikasi, serta efektivitas sistem manajemen mutu.
Menurutnya, sebuah LSP harus mampu membuktikan secara nyata bahwa seluruh kegiatan sertifikasi berjalan dengan baik dan terdokumentasi secara tertib.
Lebih lanjut, Jamaluddin menguraikan karakteristik khusus yang melekat pada LSP-P1 perguruan tinggi. Ia menuturkan bahwa kedudukan LSP-P1 berada dalam ekosistem tata kelola perguruan tinggi yang memiliki hubungan erat dengan program studi serta unit pelaksana pendidikan. Tugas utamanya adalah melayani sertifikasi kompetensi mahasiswa atau peserta pelatihan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Namun, ia juga mengingatkan agar pengelola senantiasa menjaga independensi keputusan sertifikasi, di samping tetap memerlukan dukungan penuh dari institusi terkait kebijakan, sumber daya manusia, pembiayaan, hingga sarana dan prasarana.
Dalam sesi materi tersebut, Jamaluddin turut memetakan enam isu strategis utama yang harus diperhatikan oleh pengelola LSP, yang meliputi aspek kelembagaan, ketersediaan sumber daya manusia dan asesor yang kompeten, relevansi skema dengan kebutuhan kompetensi, kelayakan fasilitas Tempat Uji Kompetensi (TUK), dukungan anggaran operasional, serta konsistensi penerapan sistem manajemen mutu. Ia juga merinci siklus dan alur pemberian relisensi BNSP yang membutuhkan waktu sekitar 60 hari kerja, mulai dari tahap registrasi dokumen lengkap, verifikasi oleh tim asesor, hingga rapat pleno dan penyerahan surat keputusan.
Selain itu, pemutakhiran dokumen re-lisensi mencakup enam kelompok dokumen penting berdasarkan pedoman BNSP, mulai dari dokumen legalitas dan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem manajemen mutu, perencanaan dan pelaporan, dokumen skema dan perangkat asesmen, hingga dokumen TUK dan hasil sertifikasi. Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan LSP-P1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat mempersiapkan seluruh instrumen dengan matang demi tercapainya tata kelola lembaga sertifikasi yang unggul dan terpercaya.
المنشور Strategi Penguatan Mutu, Direktur LSP UIN Banten Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Dokumen Re-Lisensi dalam FGD UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto نُشر لأول مرة على الروحانية، الفكر، الاحتراف.