HumasUIN – Unit Penunjang Akademik (UPA) Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kesiapan Klinik Pratama UIN SMH Banten Menuju FKTP Mitra BPJS: Sinergi Layanan, Legalitas, dan Sistem Informasi”. Kegiatan yang berlangsung pada 16–18 November 2026 di Pesona Krakatau Hotel & Cottage, Cinangka, Serang, Banten
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor UIN SMH Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Dalam sambutannya, Rektor menekankan bahwa Klinik Pratama UIN SMH Banten yang awalnya dirintis untuk pemenuhan akreditasi institusi kini perlu dikembangkan dan dikelola secara profesional agar memberikan manfaat maksimal.
Prof. Ishom mengatakan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah status wilayah kampus yang masih berada dalam kategori zona merah untuk pembukaan kerja sama baru Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan. Ia menilai agar dapat beralih menjadi zona hijau, klinik dituntut memenuhi ketentuan rasio standar pelayanan, yakni satu dokter untuk 5.000 peserta terdaftar.

“Kita perlu memetakan dan menghitung potensi kepesertaan yang ada, mulai dari lebih dari 460 pegawai, keluarga dosen dan tenaga kependidikan yang berdomisili di wilayah setempat, hingga mahasiswa,” ujar Prof. Ishom.
Selain itu, Rektor juga mendorong pembaruan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan BPJS Kesehatan yang masa berlakunya hampir habis serta membangun kolaborasi promosi kepesertaan.
Kepala Unit P2B UIN SMH Banten, Dr. H. Masduki, menjelaskan bahwa klinik kampus yang berdiri sejak tahun 2024 ini telah berhasil meraih predikat Akreditasi Unggul pada tahun 2025. Meski demikian, karena belum bermitra secara resmi dengan BPJS, seluruh pasien yang berobat masih harus menggunakan layanan berbayar.
“Kredensialing adalah proses penilaian dan verifikasi kelayakan oleh BPJS Kesehatan sebelum kerja sama resmi dijalin. Mengingat kampus memiliki komunitas besar yang membutuhkan layanan dekat, kami mengupayakan ketentuan khusus agar klinik ini dapat segera melayani peserta JKN,” jelas Dr. Masduki.
Sementara itu, Kepala Klinik UIN SMH Banten, dr. Leni Suryani, menyoroti penyesuaian regulasi persyaratan BPJS yang kini mewajibkan adanya poli gigi, tidak hanya poli umum seperti pada ketentuan sebelumnya.
“Kami berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengupayakan pengadaan poli gigi pada tahun depan agar klinik dapat menghadirkan layanan one-stop medicine secara optimal bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar,” ungkap dr. Leni.

FGD ini turut menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan Kota Serang serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Serang untuk membedah aspek regulasi, tata kelola administrasi, anggaran, hingga sistem informasi klinik.
The post UIN SMH Banten Clinic Finalizes Preparations to Become a BPJS Primary Care Facility first appeared on Spirituality, Intellectuality, Professionalism.

