HumasUIN – Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat Indonesia (Iprahumas) sukses menggelar Konvensi Humas Pemerintah 2026 pada Selasa (22/9/2026) di Garuda Spark Innovation Hub, FX Sudirman, Jakarta. Forum tahunan ini menjadi ajang strategis bagi ratusan praktisi komunikasi instansi untuk merumuskan transformasi humas pemerintah dalam menjawab pesatnya perkembangan komunikasi digital serta derasnya arus informasi publik. Acara ini dihadiri oleh sekitar 150 peserta secara luring dan diikuti ratusan peserta dari berbagai pelosok Indonesia melalui sambungan Zoom serta siaran langsung YouTube.
Perguruan tinggi keagamaan negeri turut memperkuat sinergi dalam perhelatan ini. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengutus Pranata Humas Ahli Madya, Lilis Aslihah Rahman, untuk menghadiri konvensi sekaligus mempererat koordinasi dan keterlibatan aktif praktisi humas perguruan tinggi dalam ekosistem komunikasi publik Kementerian Agama.
Ketua Panitia Konvensi, Helmy, menekankan pentingnya langkah bersama antarlembaga untuk menciptakan komunikasi yang membawa perubahan nyata. “Bagaimana humas-humas pemerintah ini kita bisa bertransformasi, baik melakukan sinergi maupun kolaborasi, sehingga humas pemerintah bisa memberikan dampak bagi komunikasi publik di Indonesia,” ujar Helmy dalam wawancara dengan Heartline Radio.
Rangkaian acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari tersebut terbagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama menyajikan diskusi panel bersama perwakilan pemerintah, pakar kebijakan, dan praktisi media sosial untuk membedah peta komunikasi publik saat ini. Sementara sesi kedua mengusung format presentasi interaktif ala TED Talk, menghadirkan praktik-praktik terbaik (best practices) kehumasan yang terbukti sukses dan relevan untuk direplikasi oleh instansi lain.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perhelatan kali ini melahirkan luaran konkret berupa dokumen kebijakan. “Yang membedakan dengan sebelumnya adalah kita ada output yang namanya policy paper,” tegas Helmy. Tim riset Iprahumas menyusun policy paper tersebut berdasarkan data survei, analisis kualitatif, serta poin-poin diskusi konvensi, yang kemudian didistribusikan ke berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai acuan praktik komunikasi publik ideal.
Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Marolli Jeni Indarto, yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Digital, menyampaikan keynote speech mengenai pentingnya adaptasi kolektif di era serba cepat. “Perkembangan komunikasi dan digital saat ini perlu diikuti dengan penguatan kerja sama serta pembaruan dalam pelaksanaan tugas kehumasan,” tutur Marolli. Ia menambahkan bahwa keberadaan sekitar 10.220 pranata humas di seluruh Indonesia merupakan modal strategis dan kekuatan utama negara dalam mengawal informasi publik di tengah perubahan ekosistem digital.
Isu pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) turut menjadi perhatian mendalam para peserta. Meskipun AI sangat membantu mempercepat pemantauan isu, pembuatan materi visual, hingga produksi konten kehumasan, Helmy mengingatkan pentingnya batasan etis. Praktisi humas diminta mewaspadai risiko maraknya deepfakeserta isu hak cipta atas karya kreatif. Oleh karena itu, pengoperasian AI harus senantiasa tunduk pada kode etik profesi agar dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa merugikan pihak mana pun.
Penguatan kapasitas komunikasi publik kemudian diperdalam dalam sesi pleno bertajuk “Strategi Komunikasi sebagai Fondasi Humas Pemerintah yang Berdampak”. Sesi ini menghadirkan akademisi Dr. Rully Nasrullah, praktisi ThinkPolicy Andhyta Firselly Utami, Ketua Tim Perumus Kebijakan Kemitraan Komunikasi Komdigi Andi Muslim, serta Wahyu Aji dari Good News From Indonesia. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan best practice oleh Yustinus Prastowo, Director of Corporate and Public Affairs Edelman Indonesia Gustiasa Muhammad, serta Direktur Pemberitaan Antara Virgandhi Prayudanto.
Rangkaian konvensi ditutup dengan pembacaan rekomendasi resmi serta penyerahan apresiasi Iprahumas kepada para pemangku kepentingan. Sebagai langkah berkelanjutan, Iprahumas menjadwalkan program awarding and workshop rutin peningkatan kapasitas pranata humas, sebelum kembali menggelar Konvensi Humas Pemerintah berikutnya pada tahun 2027 yang juga akan meagenda pemilihan ketua umum baru.
The post Dorong Transformasi Komunikasi Publik, Iprahumas Gelar Konvensi Humas Pemerintah 2026 first appeared on Spirituality, Intellectuality, Professionalism.
