Bedah Dinamika Islam Politik di Panggung Internasional AICIS+ 2026, Dosen UIN Banten Tawarkan Konsep Akomodasi Bersyarat

HumasUIN – Dinamika hubungan antara gerakan Islam dan kekuasaan negara menjadi salah satu isu menarik yang mengemuka dalam forum akademik internasional Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS+) 2026. Dalam kegiatan Parallel Session Open Panel yang berlangsung di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Rohman, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai relasi aktivisme Islam, politik moral, dan tata kelola pemerintahan lokal di Indonesia.

Mengangkat paper berjudul “From the Street to the State: Islamist Activism, Moral Politics, and Local Governance in Indonesia”, Dr. Rohman mengulas bagaimana gerakan aktivisme Islam mengalami dinamika ketika berhadapan dengan institusi negara, khususnya dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini berangkat dari perdebatan akademik internasional mengenai transformasi gerakan Islam, terutama terkait partisipasi dalam institusi negara, moderasi ideologi, kooptasi politik, serta perubahan strategi gerakan sosial. Melalui penelitian tersebut, Dr. Rohman mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana aktivis Islam yang memiliki sejarah mobilisasi keagamaan dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah tanpa harus menyetujui seluruh kebijakan pemerintah ataupun meninggalkan komitmen gerakannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kota Serang, Banten. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aktivis Islam, tokoh agama, dan pejabat pemerintah daerah, serta analisis dokumen kebijakan, keputusan wali kota, dan rekonstruksi sejarah gerakan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kesamaan tujuan keagamaan dapat menjadi landasan terbentuknya kerja sama antara aktivis Islam dan pemerintah daerah. Salah satu contohnya terlihat dalam program Serang Mengaji yang mempertemukan kepentingan gerakan keagamaan dengan agenda pemerintah daerah.

Namun, kerja sama tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan pandangan. Dinamika tetap muncul, terutama dalam menyikapi perbedaan penafsiran hukum, pertimbangan strategis, dan penilaian terhadap kompromi politik. Hal ini terlihat dalam perdebatan mengenai revisi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah pengembangan konsep conditional accommodation atau akomodasi bersyarat. Konsep ini menjelaskan bahwa keterlibatan aktivis Islam dalam kerja sama kelembagaan dengan pemerintah tidak selalu berarti penerimaan penuh terhadap agenda maupun kebijakan pemerintah.
Sebaliknya, kerja sama dapat berlangsung secara selektif pada agenda-agenda tertentu, dengan batas-batas kompromi yang terus dinegosiasikan berdasarkan pilihan strategis dan pertanggungjawaban moral di antara sesama aktivis.

Dr. Rohman menjelaskan dinamika tersebut melalui tiga dimensi analitis. Pertama, agenda alignment, yakni keselarasan tujuan yang memungkinkan terbangunnya kerja sama antara aktivis dan pemerintah. Kedua, strategic choice, yaitu perbedaan pertimbangan dalam menentukan strategi gerakan dan batas kompromi politik. Ketiga, moral accountability, yakni tuntutan untuk mempertanggungjawabkan pilihan politik sekaligus menjaga kredibilitas di dalam jaringan aktivis.

Ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara gerakan Islam dan pemerintah daerah bukanlah relasi yang sederhana. Di dalamnya terdapat proses negosiasi kepentingan, pertimbangan ideologis, strategi politik, serta tanggung jawab moral yang terus berlangsung.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur internasional mengenai inclusion-moderation, kooptasi politik, dan institutional activism. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktivis Islam dalam institusi negara tidak secara otomatis menandakan perubahan ideologi, moderasi gerakan, ataupun hilangnya kapasitas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

Kasus Kota Serang, Banten, menjadi contoh empiris bagaimana aktivisme Islam dapat membangun kerja sama kelembagaan sekaligus mempertahankan ruang kritis terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, dinamika Islam politik di tingkat lokal Indonesia memiliki relevansi untuk memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan negara dan masyarakat sipil.

Partisipasi Dr. Rohman dalam Parallel Session Open Panel AICIS+ 2026 sekaligus memperlihatkan kontribusi akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam memperkaya percakapan akademik internasional melalui penelitian berbasis pengalaman lokal Indonesia.

Melalui forum AICIS+ 2026, kajian Islam Indonesia tidak hanya menjadi objek pembahasan, tetapi juga hadir sebagai sumber pengetahuan dan perspektif konseptual yang dapat memperkaya perkembangan studi Islam, politik, dan tata kelola pemerintahan di tingkat global.

The post Bedah Dinamika Islam Politik di Panggung Internasional AICIS+ 2026, Dosen UIN Banten Tawarkan Konsep Akomodasi Bersyarat appeared first on Spirituality, Intellectuality, Professionality.

   

Tinggalkan Balasan