HumasUIN – Rektor sekaligus atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., memaparkan komitmen lembaganya terhadap keterbukaan informasi publik di hadapan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung dalam forum Presentasi dan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam sesi tersebut, Rektor UIN SMH Banten didampingi secara langsung oleh Wakil Rektor II sekaligus Ketua PPID UIN SMH Banten, Dr. Ali Muhtarom, M.Si. Kehadiran jajaran pimpinan universitas ini menegaskan keseriusan institusi dalam mewujudkan tata kelola pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
”Alhamdulillah, proses uji publik telah berjalan dengan lancar dan kami telah mempresentasikan beberapa poin penting terkait keterbukaan informasi di kampus kami,” ungkap Prof. Ishom saat memberikan keterangan usai kegiatan.
Keikutsertaan UIN SMH Banten dalam tahapan uji publik ini merupakan tindak lanjut strategis setelah perguruan tinggi tersebut dinyatakan lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Tahapan ini memegang peranan krusial dalam menentukan kualifikasi badan publik, khususnya dalam mengukur komitmen kepemimpinan, tata kelola informasi, serta kualitas pelayanan informasi kepada publik.
Lebih lanjut, Prof. Ishom menegaskan bahwa keterbukaan informasi di UIN SMH Banten diterapkan secara nyata dalam berbagai aspek akademik dan pelayanan. Menurutnya, ketika pihak kampus menerapkan daftar informasi publik, terutama yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, institusi selalu menyampaikan secara terbuka bahwa lingkungan kampus menganut prinsip inklusivitas yang merangkul seluruh kalangan tanpa diskriminasi.
”Bahwa di kampus kami ini kami sampaikan secara terbuka, kampus kami ini adalah inklusif; difabel kita terima, termasuk non-muslim kita terima. Sekarang ini di UIN Banten ada satu mahasiswa non-muslim, kemudian difabel ada satu juga,” ujar Prof. Ishom dalam paparannya.
Ia menambahkan bahwa seluruh mahasiswa tersebut diberikan layanan secara baik dan maksimal tanpa terkecuali. Nilai-nilai inklusivitas ini juga senantiasa disosialisasikan secara terbuka melalui berbagai tulisan ilmiah pimpinan universitas serta kanal media resmi kampus agar publik mengetahui komitmen lembaganya.
Kendati demikian, pihak universitas tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengecualian informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dokumen yang bersifat konfidensial. Salah satu contoh pengecualian tersebut diterapkan pada hasil evaluasi dan penanganan korban maupun pelaku pelanggaran berdasarkan kode etik institusi.
”Tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang juga kami mengecualikan. Misalnya kaitan dengan hasil evaluasi dan penanganan korban atau pelaku berdasarkan kode etik. Ini tidak kami berikan secara bebas,” tegas Prof. Ishom.
Penjelasan tersebut disampaikan mengingat maraknya isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi belakangan ini, di mana sering kali terdapat informasi yang digiring tanpa dasar yang kuat oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, UIN SMH Banten berkomitmen untuk menangani setiap laporan dengan sangat hati-hati guna melindungi privasi serta mencegah korban mengalami dampak psikologis lanjutan.
”Kemarin sempat di tempat kami hampir begitu. Tapi kami melakukan prinsip kehati-hatian sehingga inisial dan lain sebagainya tetap terjamin. Pada intinya bahwa penanganan kaitan dengan kekerasan seksual dan lain sebagainya itu selalu kita posting, kita sosialisasikan melalui media kita dengan harapan bahwa kampus UIN Banten ini betul-betul inklusif,” imbuhnya.
Selain aspek pelayanan akademik dan penegakan etik, UIN SMH Banten juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata kelola informasi dan penyusunan dokumen publik. Dalam tahap perencanaan tersebut, universitas secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan sekitar.
”Di awal ketika kita melakukan perencanaan, termasuk kaitan dengan daftar apa saja yang akan kita publikasikan dan dokumen apa saja, itu pasti melalui tahapan perencanaan. Ketika kita melakukan perencanaan, itu kita undang stakeholder yang ada di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” jelas Prof. Ishom.
Sebagai wujud nyata kolaborasi eksternal, pihak kampus juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat serapan alumni di dunia kerja. Keterlibatan BPS ini dinilai sangat membantu universitas dalam mendapatkan data akurat mengenai persentase kontribusi lulusan UIN SMH Banten di tingkat Provinsi Banten di tengah keterbatasan anggaran institusi.
”Bahkan kita bekerja sama kaitan dengan BPS. Kaitan misalnya serapan alumni kita seperti apa, kita minta saran kepada mereka. Karena biaya kita sangat terbatas, dengan melakukan survei BPS, informasi ini bisa digambarkan. Dalam skop misalnya se-Provinsi Banten, UIN berkontribusi di berapa persen dan sebagainya. Semuanya itu bagian dari partisipasi masyarakat,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Ishom turut menanggapi perihal pengelolaan pengaduan masyarakat dan aspirasi publik, termasuk aduan anonim atau yang kerap disebut sebagai surat kaleng. Pihak birokrasi kampus menyatakan terbuka untuk menampung dan menanggapi setiap laporan secara serius, selama aduan tersebut tidak melanggar ketentuan kerahasiaan dokumen negara.
”Dan juga perlu saya sampaikan, ini nanti kaitan dengan whistleblowing system. Bahwa di kami juga banyak surat kaleng, aduan masyarakat, itu biasalah ya pengalaman. Kami tampung, tapi sekali lagi, selagi itu tidak bertentangan dengan dokumen-dokumen yang harus dirahasiakan, kami akan tanggapi secara serius. Tapi kalau itu sifatnya sangat bertentangan dengan kerahasiaan dokumen negara dan lain sebagainya, surat bantuan itu kita tidak akan melayani. Tapi tetap kita akan berikan jawaban yang santun,” pungkasnya
The post Wujudkan Layanan Transparan, Rektor UIN Banten Paparkan Tata Kelola Informasi Publik di Hadapan KIP appeared first on Spirituality, Intellectuality, Professionality.